Indo Jasa Penerjemah – Polemik mengenai penggeledahan Pondok Pesantren Mahad Hamalatul Qur’an di Desa Laban, Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, bermula dari operasi kepolisian yang berujung pada dugaan pelanggaran prosedur dan tindakan intimidasi terhadap santriwati.
Berikut adalah fakta-fakta yang terungkap di balik polemik tersebut:
1. Akar Peristiwa: Kasus Pembakaran Warung
- Asal-usul kasus: Penggeledahan yang dilakukan pada Selasa dini hari, 27 Oktober 2026 sekitar pukul 03.20 WIB, merupakan pengembangan dari penyidikan kasus perusakan, ancaman, dan pembakaran Warung Mi dan Babi Tepi Sawah di Desa Parangjoro, Grogol, Sukoharjo, yang terjadi pada 12 September 2026.
- Penangkapan tersangka: Polisi sebelumnya telah mengamankan seorang tersangka berinisial S, dan kemudian memburu buronan (DPO) lain berinisial I yang diduga terlibat dalam peristiwa pembakaran tersebut. Buronan I (mantan narapidana terorisme kasus penyerangan Polsek Pasar Kliwon 2015) akhirnya berhasil ditangkap di Jebres, Solo.
2. Kontroversi Penggeledahan Dini Hari
- Waktu dan cara masuk: Tim gabungan (termasuk personel Brimob bersenjata laras panjang) mendatangi ponpes pada pukul 03.20 WIB dini hari dan mendobrak pintu ketika 12 santriwati (usia 10–16 tahun) serta 4 ustazah sedang tidur.
- Dugaan intimidasi: Pihak pengelola pondok (melalui sekretaris ponpes, Diyana Indah Sari) mengungkap bahwa santriwati sempat diminta tiarap, ditodong senjata, dibentak, dan dimintai memperlihatkan rambut serta ditanya identitas gendernya dalam keadaan belum mengenakan jilbab.
- Barang sitaan yang dikembalikan: Polisi sempat membawa sejumlah barang, namun belakangan sebagian besar barang (seperti perlengkapan dan kotak yang dikira amunisi) dikembalikan ke pihak pesantren setelah dipastikan tidak terkait dengan tindak pidana, kecuali beberapa unit CCTV dan ponsel.
3. Status Kelembagaan Pesantren
- Dari penelusuran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan instansi terkait, lembaga tersebut tercatat sebagai Rumah Tahfiz Quran (RTQ) Mandiri yang belum mengantongi izin operasional resmi dari Kementerian Agama dan tidak terafiliasi dengan jaringan Ponpes Hamalatul Qur’an lain (seperti di Jombang).
4. Reaksi Publik, Kuntroversi, dan Sanksi Aparat
- Permintaan maaf dan evaluasi Mabes Polri: Mabes Polri menyampaikan empati dan permohonan maaf atas rasa takut yang dialami anak-anak serta keluarga besar pesantren.
- Sanksi bagi pejabat kepolisian: Buntut dari tindakan yang dinilai tidak profesional dan melanggar Standar Operasional Prosedur (SOP), Kapolres Sukoharjo AKBP Andhika Dharma Sena dicopot dari jabatannya dan dimutasi. Tiga pejabat lain (Kasat Reskrim Iptu AS, Kanit Pidum Ipda FA, dan Kanit PPA Ipda RAP) turut menjalani pemeriksaan oleh Divpropam Polri.
- Investigasi HAM dan pendampingan: Kasus ini juga mendapat perhatian dari Kementerian HAM, Komnas Perempuan, KPAI, serta organisasi masyarakat (seperti Muhammadiyah) yang turun tangan memberikan pendampingan hukum dan psikologis bagi para santriwati yang sempat mengalami trauma.